Bandar Lampung, 1 Oktober 2025 – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan pentingnya langkah inovatif Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan di daerah.
Menurut Mukhlis, perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung seharusnya tidak hanya menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga ikut menjaga dan merawat akses jalan yang menjadi penopang utama aktivitas mereka.
“Kita dorong Dinas BMBK bisa mengatur agar perusahaan ikut membangun dan memelihara infrastruktur jalan. Itu seharusnya di luar program CSR. Kalau jalan rusak, yang dirugikan juga mereka sendiri,” ujar Mukhlis, Rabu (1/10/2025).
Politisi Gerindra asal Tanggamus itu mendukung kebijakan Gubernur Lampung yang menargetkan peningkatan jalan fungsional bagi masyarakat. Namun, ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pola kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kalau ruas jalan dibangun, otomatis manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk perusahaan yang menggunakan akses itu setiap hari,” tegasnya.
Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan jalan dengan total anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Mukhlis optimistis target tersebut mampu meningkatkan kualitas jalan provinsi hingga 85 persen dalam kondisi baik.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi realisasi program infrastruktur di daerah.
“Kalau benar terealisasi, ini lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita tetap harus waspada, karena transfer daerah tahun depan dikabarkan menurun,” jelas Mukhlis.
Lebih lanjut, Mukhlis menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
“Kalau akses jalan bagus, peluang hadirnya hotel, destinasi wisata, dan usaha masyarakat pasti lebih besar,” pungkasnya. (Red/Adv)
