Bandar Lampung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas peredaran rokok ilegal yang kini semakin marak di berbagai daerah di Lampung. Ia menilai, langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas industri rokok nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Garinca menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan yang tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026, karena dinilai mampu menghidupkan kembali industri rokok yang selama ini tertekan akibat tingginya beban pajak.
“Kebijakan untuk tidak menaikkan cukai rokok itu positif, karena akan menghidupkan industri rokok dan menekan peredaran rokok ilegal. Pajak rokok yang terlalu tinggi, mencapai sekitar 57 persen, jelas membuat perusahaan rokok tercekik,” ujar Garinca, Rabu (1/10).
Menurut politisi muda dari PDI Perjuangan itu, penegakan hukum terhadap rokok ilegal harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya tidak hanya merugikan industri resmi, tetapi juga menurunkan potensi pendapatan negara dan daerah.
“Pemerintah bersama aparat keamanan harus menindak tegas rokok-rokok yang tidak membayar pajak atau cukai. Peredaran rokok ilegal sudah menjamur dan jelas tidak memberikan kontribusi bagi negara,” tegasnya.
Garinca menjelaskan, sebagian besar rokok ilegal diproduksi oleh industri kecil berbasis rumahan tanpa izin resmi. Sementara industri besar, kata dia, sudah memenuhi seluruh ketentuan perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal di tingkat akar rumput, seperti di warung-warung dan toko eceran, perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
“Kalau mereka mau beralih menjadi industri resmi dan mengurus izin, tentu akan berdampak positif bagi pendapatan daerah. Di Lampung sendiri, selain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan dari cukai rokok juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan keadilan bagi pelaku industri yang taat aturan.
“Beredarnya rokok ilegal di Lampung harus segera teratasi. Pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum harus bergerak bersama agar kebocoran penerimaan negara bisa dihentikan,” pungkas Garinca. (Red/Adv)
